Desa Badamita

Sejalan dengan Pasal 76 Ayat (1) Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa, maka Badan Permusyawaratan Desa Badamita melaksanakan Musyawarah Desa dalam rangka Pertanggungjawaban dan Penyerahan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Tahun 2020. Musyawarah Desa dila... ..selengkapnya

Sebagai pelaksanaan Pasal 43 Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Tim Evaluasi RAPBDes Kecamatan Rakit melaksanakan Evaluasi atas Rancangan APBDes Badamita Tahun Anggaran 2021. Evaluasi dipimpin langsung Camat Rakit beserta Tim Evaluasi yang terdi... ..selengkapnya

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32A Ayat (5) dan Ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, dimana BLT Dana Desa disalurkan sampai den... ..selengkapnya

Setelah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2021 disepakati bersama BPD dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa, terbit Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Menyikapi hal tersebut, maka RKPD... ..selengkapnya

Mendasari Pasal 29 Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka RKPDes mulai disusun pada bulan Juli Tahun berjalan dan ditetapkan  paling lambat Bulan September tahun berjalan, maka Pemerintah Desa telah melalui tahapan penyus... ..selengkapnya

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf Q lampiran II Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan  Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan  Transmigrasi Republik Indonesia Nomor... ..selengkapnya

Sebagai pelaksanaan Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa dimana Bupati melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa yang dilimpahkan kepada Camat. Monitoring dan evaluasi pel... ..selengkapnya

Pagu Indikatif Kewilayahan Kecamatan yang selanjutnya disebut PIK Kecamatan adalah sejumlah pagu maksimal anggaran yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan untuk wilayah kecamatan dengan mekanisme partisipatif melalui musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan berdasarkan kebutuhan dan priorit... ..selengkapnya